Standar kelayakan dalam penyusunan Peraturan dan Keputusan Rektor merupakan hal yang sangat penting. Peraturan maupun Keputusan Rektor dapat disebut layak apabila memenuhi syarat hukum baik secara materil tapi juga secara formil. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Universitas Diponegoro berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan Peraturan dan Keputusan Rektor melalui pelatihan.

Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Universitas Diponegoro maka diselenggarakanlah kegiatan Pelatihan Tingkat Dasar Penyusunan Peraturan dan Keputusan Rektor Bagi Operator Sistem Surat Keputusan (SK) Universitas Diponegoro Tahun 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2020 yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh operator sistem Surat Keputusan (SK) di lingkungan Fakultas dan Unit Universitas Diponegoro. Materi kegiatan ini disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK. selaku Sekretaris Universitas, Henny Juliani, SH., MH selaku Ahli hukum dari Fakultas Hukum, dan Tri Susanto, SH selaku Kasubbag HTLP (Hukum Tata Laksana dan Protokoler).

Materi-materi yang disampaikan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penyebarluasan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro mengenai asas pembentukan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.